Paska Aksi Damai Bela Islam tanggal 4 November 2016 yang berujung ricuh mendorong presiden Jokowi untuk Islah dengan para Ulama pimpinan Ormas dan Pemimpin Pondok Pesantren di Banten dan Jabar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta bantuan pada para ulama dan pimpinan ponpes tersebut agar ummat islam dapat menahan diri untuk tidak turun pada rencana aksi bela Islam 3 yang akan digelar tanggal 25 November 2016 demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repblik Indonesia (NKRI). Presidan Jokowi juga menyatakan bahwa kasus Ahok akan diproses sesuai hukum secara tegas dan transparan seraya berjanji untuk tidak akan pernah mengintervensi apalagi melindungi saudara Basuki Tjahaya Purnama saat proses hukum sedang berjalan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebaliknya para ulama meyarankan agar presiden juga melakukan mediasi dan bermusyawarah dengan para Habaib termasuk FPI.

Disisi lain sebelumnya presiden juga sudah berjaga-jaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada 25 November mendatang dengan memberikan pengarakan kepada para Perwira Polri di PTIK serta menyambangi Kopasus untuk sewaktu-waktu dapat digerakkan dalam kondisi genting terkait dengan terancamnya simbol negara yaitu Istana dan Presiden. Sebagai Panglima tertinggi, Presiden memiliki kewenangan untuk menggerakkan pasukan-pasukan khusus dan pasukan cadangan stategis lainnya untuk melindungi negara. 

Hal ini dilakukan karena Presiden sudah merasa terancam dengan perkembangan situasi politik yang sudah mengarah kepada tuntutan untuk menurunkan paksa Presiden Jokowi. Ahok yang bersalah mengapa Jokowi yang diminta mundur, padahal beliau sudah menyatakan tidak akan mengintervensi apalagi melindungi Ahok. Jika provokasi asing untuk menghancurkan Indonesia ini terjadi maka yang akan menjadi korban adalah ummat Islam karena harus berhadapan dengan kopasus dan sejenisnya dengan alasan untuk melindungi negara.