Setidaknya Ada lima aspek yang dapat menjadi modal utama dalam menopang
penguatan pembangunan negara maritim modern di Indonesia. Kelima aspek
tersebut dapat menjadi pengamanan dan penguatan wilayah maritim Republik
Indonesia secara menyeluruh, karena masing-masing aspek tersebut
memberikan pemahaman saling mendukung dan menguatkan. Peneguhan
pemahaman terhadap wawasan maritim yang menjadi aspek pertama tersebut
dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geografis.
Kesadaran geografis dapat dipahami dengan memberikan pengertian bahwa
Indonesia adalah bangsa yang menempati kepulauan, dengan memiliki sumber
daya alam (SDA) yang kaya tidak hanya di darat, tetapi juga di laut,
dengan sistem nilai budaya bahari yang terbuka dan egaliter.
Kedua, tak dapat dipungkiri, industri pelayaran menjadi pilihan utama angkutan ekspor-impor dan faktanya setengah dari angkutan domestik dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing bukan Indonesia. Melalui industri pelayaran yang mandiri, setidaknya Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melalui penerapan asas cabotage dan pembangunan kembali armada niaga modern dan tradisional.
Ketiga, industri pariwisata bahari. Sektor ini bukan hanya isapan jempol belaka. Dengan adanya dukungan potensi yang dimiliki, tiap perairan Indonesia berpeluang menjadi tujuan wisata bahari terbesar di dunia. Sebab, kawasan maritim Indonesia merupakan bagian terbesar dari kawasan Aseanarean, yang jauh lebih kaya dan memiliki pesona terbaik jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Meditteranean dan Caribbean. Kekuatan ini dapat dikembangkan melalui penyiapan kawasan, event development, dan deregulasi antara lain CAIT (Cruising Approval for Indonesian Territory) dan CIPQ (custom, immigration, port clearance, and quarantine), serta penyiapan masyarakat lokalnya sebagai pemandu.
Keempat meletakkan pentingnya penataan ruang wilayah maritim. Kondisi ini menginginkan terciptanya tata ruang yang terpadu antara daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antardaerah/kawasan, antarsektor, dan antarstrata sosial, yang berwawasan lingkungan. Penataan itu diupayakan melalui pemberlakuan sistem dan prosedur pengelolaan kawasan dan pembangunan infrastruktur, di mana kewenangan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan mengikutsertakan masyarakat, yang dikoordinasi oleh gubernur dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya.
Terakhir, penegakan sistem hukum maritim. Penegakan dapat dibangun dengan ocean policy yang lengkap, mulai dari yang bersifat “payung” (undang-undang pokok) sampai dengan yang bersifat operasional, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasi hukum adat. Di samping itu, sebagai negara maritim terbesar, Indonesia perlu memiliki sistem peradilan (mahkamah) maritim. Ocean policy menjadi sebuah pilihan wajib dan keharusan yang dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk mengedepankan sektor kelautan dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam memformulasikan kebijakan tersebut masih dilihat secara kesejarahan bahwa kemajuan peradaban bangsa Indonesia dibangun dari kehidupan masyarakat yang sangat tergantung pada sumber daya pesisir dan lautan.
INDONESIA, Selain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih kurang 17.508 pulau, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai yang ada di seluruh dunia. Dengan luas yang mencapai 5,8 juta km2, atau mendekati 70% dari luas keseluruhan, Indonesia pun diyakini sebagai salah satu negara maritim terluas di dunia.
Sudah sejak berabad – abad potensi kekayaan Indonesia dibidang kemaritiman sangat besar , Sejak abad ke-9 Masehi, yang juga merupakan awal masa keemasan nusantara, bangsa Indonesia telah melakukan pelayaran jauh dan mengarungi lautan, ke barat memotong Lautan Hindia hingga Madagaskar, ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Kerajaan Sriwijaya ( 683 – 1030 M ) adalah bukti kejayaan maritim Indonesia masa lampau.
Ekosistem di laut Indonesia tercatat sangat bervariasi, khususnya ekosistem pesisir. Ekosistem-ekosistem ini menopang kehidupan dari sekian banyak spesies. Indonesia merupakan rumah bagi hutan bakau yang sangat luas dan padang lamun, serta juga menjadi rumah bagi sebagian besar terumbu karang yang luar biasa, yang ada di Asia. Hal tersebut menandakan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh lautan Indonesia.
Dibidang kelautan Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, ekosistem mangrove yang memiliki ribuan spesies dimana didalamnya terdapat potensi sumberdaya non hayati yang begitu melimpah, selain sebagai kekayaan kelautan hal ini juga bisa menjadi destinasi wisata yang memiliki potensi yang besar, tempat pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan masih banyak lagi manfaatnya. Belum lagi potensi sumberdaya mineral didalam laut, Benda muatan kapal tenggelam ( BMKT ) yang nilainya begitu besar sehingga tak sedikit pihak yang berusaha mengeksploitasi semua itu.
Dibidang Perikanan laut indonesia memiliki beragam dan berlimpah sumberdaya ikan mulai dari perairan, permukaan hingga dasar lautan, komoditi yang begitu besar yang hingga saat ini belum mampu dimanfaatkan secara optimal , tak jarang penjarahan dan pencurian oleh nelayan asing senantiasa merongrong kekayaan laut negeri ini. Keterbatasan armada kapal ikan indonesia dan kemampuan peralatan serta daya jelajah nelayan kita adalah salah satu faktor kurang maksimalnya upaya pemanfaatan potensi perikanan kita.
Dibidang pariwisata Indonesia adalah negara kaya akan potensi pariwisata dibidang maritim, dengan garis pantai yang panjang, indonesia memiliki banyak pantai indah dengan daya pesona yang menawan bagi wisatawan, dasar peraian yang indah dihiasi terumbu karang yang eksotik, pulau – pulau yang betebaran di seluruh perairan indonesia bak butiran permata yang indah , Ombak yang mengglung indah sarana olah raga yang sangat menjanjikan bagi turis mancanegara.
Tapi semakin besar potensi yang dimiliki maka ancaman pun semakin besar pula. Contoh nyata bagi Indonesia adalah banyaknya sengketa – sengketa yang muncul terkait dengan perbatasan terutama batas laut dengan negara tetangga. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana kasus Ambalat, Sipadan dan Ligitan, “tukar guling tahanan” antara maling ikan Malaysia dan Petugas Pengawas Kelautan RI, serta yang terbaru adalah penjarahan ikan illegal oleh nelayan asing.
Semua masalah tersebut menggambarkan bagaimana permasalahan laut wilayah, yaitu didaerah-daerah perbatasan yang lebar lautnya kurang dari 24 mil. Masalah ini terutama menyangkut perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura yang belum padu. Apalagi ditambah dengan ekspor pasir Indonesia ke Singapura yang dapat berakibat perluasan klaim Singapura atas wilayah lautnya.
Begitu besarnya potensi maritim negeri ini sehingga kita juga perlu mewaspadai ancaman yang ada yaitu maraknya pencurian – pencurian terumbu karang maupun potensi lain di dalam laut yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat secara ilegal tapi juga melibatkan pihak asing dengan kedok investasi yang justru merugikan pendapatan Indonesia. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap “harta karun” yaitu kapal-kapal yang karam juga harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia jika tidak ingin kecolongan untuk kesekian kalinya.
Mimpi menjadi Negara maritim harus segera diwujudkan hal yang bisa kita wujudkan segera adalah dengan memfokuskan pada kelima aspek tersebut. Sudah saatnya Maritim memiliki Lembaga pengelola yang lebih besar seperti Kementrian sekelas Kementrian Koordinator sehingga pengelolaan Maritim lebih terfokus, dan dapat segera terwujud, kementrian koordinator Maritim setidaknya menjadi Pilot pengelolaan maritim yang meliputi sektor Kelautan dan pengelolaan pesisir pulau-pulau kecil, Sektor Perikanan, sektor pariwisata dan transportasi maritim, dan penguatan sektor pengawasan maritim. Dengan adanya Kementrian koordinator tersebut diharapkan konsentrasi pengelolaan maritim lebih masif dan cepat terwujud.
Semoga mimpi itu cepat terwujud dan Indonesia kembali jaya dengan kejayaan maritimnya. Jayalah Indonesia.
Kedua, tak dapat dipungkiri, industri pelayaran menjadi pilihan utama angkutan ekspor-impor dan faktanya setengah dari angkutan domestik dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing bukan Indonesia. Melalui industri pelayaran yang mandiri, setidaknya Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melalui penerapan asas cabotage dan pembangunan kembali armada niaga modern dan tradisional.
Ketiga, industri pariwisata bahari. Sektor ini bukan hanya isapan jempol belaka. Dengan adanya dukungan potensi yang dimiliki, tiap perairan Indonesia berpeluang menjadi tujuan wisata bahari terbesar di dunia. Sebab, kawasan maritim Indonesia merupakan bagian terbesar dari kawasan Aseanarean, yang jauh lebih kaya dan memiliki pesona terbaik jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Meditteranean dan Caribbean. Kekuatan ini dapat dikembangkan melalui penyiapan kawasan, event development, dan deregulasi antara lain CAIT (Cruising Approval for Indonesian Territory) dan CIPQ (custom, immigration, port clearance, and quarantine), serta penyiapan masyarakat lokalnya sebagai pemandu.
Keempat meletakkan pentingnya penataan ruang wilayah maritim. Kondisi ini menginginkan terciptanya tata ruang yang terpadu antara daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antardaerah/kawasan, antarsektor, dan antarstrata sosial, yang berwawasan lingkungan. Penataan itu diupayakan melalui pemberlakuan sistem dan prosedur pengelolaan kawasan dan pembangunan infrastruktur, di mana kewenangan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan mengikutsertakan masyarakat, yang dikoordinasi oleh gubernur dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya.
Terakhir, penegakan sistem hukum maritim. Penegakan dapat dibangun dengan ocean policy yang lengkap, mulai dari yang bersifat “payung” (undang-undang pokok) sampai dengan yang bersifat operasional, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasi hukum adat. Di samping itu, sebagai negara maritim terbesar, Indonesia perlu memiliki sistem peradilan (mahkamah) maritim. Ocean policy menjadi sebuah pilihan wajib dan keharusan yang dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk mengedepankan sektor kelautan dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam memformulasikan kebijakan tersebut masih dilihat secara kesejarahan bahwa kemajuan peradaban bangsa Indonesia dibangun dari kehidupan masyarakat yang sangat tergantung pada sumber daya pesisir dan lautan.
INDONESIA, Selain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih kurang 17.508 pulau, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai yang ada di seluruh dunia. Dengan luas yang mencapai 5,8 juta km2, atau mendekati 70% dari luas keseluruhan, Indonesia pun diyakini sebagai salah satu negara maritim terluas di dunia.
Sudah sejak berabad – abad potensi kekayaan Indonesia dibidang kemaritiman sangat besar , Sejak abad ke-9 Masehi, yang juga merupakan awal masa keemasan nusantara, bangsa Indonesia telah melakukan pelayaran jauh dan mengarungi lautan, ke barat memotong Lautan Hindia hingga Madagaskar, ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Kerajaan Sriwijaya ( 683 – 1030 M ) adalah bukti kejayaan maritim Indonesia masa lampau.
Ekosistem di laut Indonesia tercatat sangat bervariasi, khususnya ekosistem pesisir. Ekosistem-ekosistem ini menopang kehidupan dari sekian banyak spesies. Indonesia merupakan rumah bagi hutan bakau yang sangat luas dan padang lamun, serta juga menjadi rumah bagi sebagian besar terumbu karang yang luar biasa, yang ada di Asia. Hal tersebut menandakan betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh lautan Indonesia.
Dibidang kelautan Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, ekosistem mangrove yang memiliki ribuan spesies dimana didalamnya terdapat potensi sumberdaya non hayati yang begitu melimpah, selain sebagai kekayaan kelautan hal ini juga bisa menjadi destinasi wisata yang memiliki potensi yang besar, tempat pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan masih banyak lagi manfaatnya. Belum lagi potensi sumberdaya mineral didalam laut, Benda muatan kapal tenggelam ( BMKT ) yang nilainya begitu besar sehingga tak sedikit pihak yang berusaha mengeksploitasi semua itu.
Dibidang Perikanan laut indonesia memiliki beragam dan berlimpah sumberdaya ikan mulai dari perairan, permukaan hingga dasar lautan, komoditi yang begitu besar yang hingga saat ini belum mampu dimanfaatkan secara optimal , tak jarang penjarahan dan pencurian oleh nelayan asing senantiasa merongrong kekayaan laut negeri ini. Keterbatasan armada kapal ikan indonesia dan kemampuan peralatan serta daya jelajah nelayan kita adalah salah satu faktor kurang maksimalnya upaya pemanfaatan potensi perikanan kita.
Dibidang pariwisata Indonesia adalah negara kaya akan potensi pariwisata dibidang maritim, dengan garis pantai yang panjang, indonesia memiliki banyak pantai indah dengan daya pesona yang menawan bagi wisatawan, dasar peraian yang indah dihiasi terumbu karang yang eksotik, pulau – pulau yang betebaran di seluruh perairan indonesia bak butiran permata yang indah , Ombak yang mengglung indah sarana olah raga yang sangat menjanjikan bagi turis mancanegara.
Tapi semakin besar potensi yang dimiliki maka ancaman pun semakin besar pula. Contoh nyata bagi Indonesia adalah banyaknya sengketa – sengketa yang muncul terkait dengan perbatasan terutama batas laut dengan negara tetangga. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana kasus Ambalat, Sipadan dan Ligitan, “tukar guling tahanan” antara maling ikan Malaysia dan Petugas Pengawas Kelautan RI, serta yang terbaru adalah penjarahan ikan illegal oleh nelayan asing.
Semua masalah tersebut menggambarkan bagaimana permasalahan laut wilayah, yaitu didaerah-daerah perbatasan yang lebar lautnya kurang dari 24 mil. Masalah ini terutama menyangkut perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura yang belum padu. Apalagi ditambah dengan ekspor pasir Indonesia ke Singapura yang dapat berakibat perluasan klaim Singapura atas wilayah lautnya.
Begitu besarnya potensi maritim negeri ini sehingga kita juga perlu mewaspadai ancaman yang ada yaitu maraknya pencurian – pencurian terumbu karang maupun potensi lain di dalam laut yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat secara ilegal tapi juga melibatkan pihak asing dengan kedok investasi yang justru merugikan pendapatan Indonesia. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap “harta karun” yaitu kapal-kapal yang karam juga harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia jika tidak ingin kecolongan untuk kesekian kalinya.
Mimpi menjadi Negara maritim harus segera diwujudkan hal yang bisa kita wujudkan segera adalah dengan memfokuskan pada kelima aspek tersebut. Sudah saatnya Maritim memiliki Lembaga pengelola yang lebih besar seperti Kementrian sekelas Kementrian Koordinator sehingga pengelolaan Maritim lebih terfokus, dan dapat segera terwujud, kementrian koordinator Maritim setidaknya menjadi Pilot pengelolaan maritim yang meliputi sektor Kelautan dan pengelolaan pesisir pulau-pulau kecil, Sektor Perikanan, sektor pariwisata dan transportasi maritim, dan penguatan sektor pengawasan maritim. Dengan adanya Kementrian koordinator tersebut diharapkan konsentrasi pengelolaan maritim lebih masif dan cepat terwujud.
Semoga mimpi itu cepat terwujud dan Indonesia kembali jaya dengan kejayaan maritimnya. Jayalah Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar